Proses Menguatnya Peran Negara Pada masa Orde Baru

Proses Menguatnya Peran Negara pada masa Orde Baru

Sejak Orde Baru dan Diangkatnya Maijen Soeharto menjadi Presiden RI.melalui ketetapan MPRS No.XXXIII/MORS/1967.12 Maret 1967.MPRS yang di ketahui oleh A.H.Nasution mencabut mandat atas kekuasaan Presiden Soekarno, telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, langkah yang dilakukannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangannya adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet AMPERA dengan tugas menciptakan             stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional      yang disebut DWI DHARMA KABINET AMPERA. Adapun programnya antara lain :

a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan

b. Melaksanakan Pemilu

c. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif

d. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk.

Jika dilihat dari sumber internet lain,, maka rencana programnnya adalah :

1. Untuk memuwujudkan kehidupan politik yang lebih baik, pada 23 Mei 1970, disusun rencana pemilihan umum.

2. Kehidupan ekonomi segera direhabilitasi mengingat kondisi yang sangat memperhatikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi, hingga mencapai 650 %.

3. Menyusun dan melaksanakan pembangunan nasional.

Keempat program ini disebut dengan Catur Karya Kabinet Ampera (Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat).

Kebijakan sosial politik orde baru, dalam bidang politik salah satu langkah yang dilakukan oleh Seokarno adalah melakukan fusi partai politik. Praktik tersebut dilakukan pada tahun 1975, dengan berdasar pada UU No. 3 tahun 1975 menghasilkan komposisi sebagai berikut :

1.   Kelompok Demokrasi Pembangunan ( 11 Januari 1973 ) kelompok ini terdiri    atas partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, ikatan pendukung kemerdekaan dan Partai MURBA.

2.  Kelompok Persatuan Pembangunan ( 5 Januari 1973 ) kelompok ini terdiri         atas Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia.

3.  Kelompok Golongan Karya yang terdiri berbagai organisasi profesi, seperti Organisasi Buruh, Organisasi Pemuda, Organisasi Tani dan Nelayan, Organisasi Seniman dan Organisasi Masyarakat.

Muncul pula berbagai organisasi profesi seperti  Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, Federasi Buruh Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan Kabinet Nasional Pemuda Indonesia.

Peran negara juga sangat kuat karena didukung oleh pemusatan dan penguatan : sektor militer, ekonomi dan budaya (ketiganya merupakan pijakan bagi Soeharto untuk membangun pemerintahan yang kuat)

•      Sektor Militer : memperbaiki kinerja AD

•      Sektor Ekonomi : menambah dana bantuan LN

•      Sektor Budaya : menyebarkan organisasi turunan golkar keseluruh pelosok tanah air.

Contoh tindakan kontra

•      Peristiwa Malari : 15 januari 1974 : arus investasi Jepang yang membanjiri indonesia, dan mengalahkan ruang gerak ekonomi lokal.Demonstrasi menentang investasi Jepang ketika hadir PM Jepang kakuei Tanaka, 3 mahasiswa ditangkap dg tuduhan subversif yang mengancam stabilitas negara

•      Pelaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang membatasi hak berserikat dan berkumpul dalam rangka mengeluarkan pendapat

•      Pengekangan kebebasan pers (pembredelan beberapa mass media)

•      Tuduhan Subversif bagi warga negara yang melakkukan tindakan kontra kebijakan pemerintah

Dan adapun Kelebihan dari sistem Pemerintahan Orde Baru

•      perkembangan GDP per kapita Indonesia

•      sukses transmigrasi

•      sukses KB

•      sukses memerangi buta huruf

•      sukses swasembada pangan

•      pengangguran minimum

•      sukses REPELITA

•      sukses Gerakan Wajib Belajar

•      sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

•      sukses keamanan dalam negeri

•      Investor asing mau menanamkan modal

•      sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam    negeri

Selain Kelebihannya ada juga kekurangannya,, berikut kekurangansistem pemerintahan Orde Baru :

•      semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

•      Pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, kaya dan miskin, jawa dan luar jawa , sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

•      kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

•      kebebasan pers sangat terbatas

•      penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus)

•      tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

C.Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru

1.  Dampak dalam Bidang Politik

a.   Adanya Pemerintahan yang Otoriter

Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

b.   Dominasi Golkar

Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.

c.   Pemerintahan yang Sentralistis

Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yyang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

2.  Dampak dalam Bidang Ekonomi

a.  Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

b.  Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.

c.  Konglomerasi

Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada Negara

3. Dampak dalam bidang kebudayaan

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahun1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMTA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.

3.Dampak Menguatnya Peran Negara Terhadap Perkembangan Teknologi Dan Komunikasi

Paradigma pembangunan telah menyebar dan digunakan sebagai visi,teori,dan prosesyang diyakini kebenaran dan keampuhannya oleh masyarakat secara luas. Di indonesia paradigma development(ideologi pembangunan) yang menjadi landasan pembangunan Orde Baru ternyata telah melahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagai komunitas.Yaitu,antara lain:

a. Hancurnya identitas kultural dan perangkat(komunikasi) kelembagaan yang di milikikomunitas akibat penyeragaman oleh Orde Baru.

b.  Hancurnya basis Sumber Daya Alam(Ekonomi) komunitas akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan.

c.  Melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem-problem komunitas akibat dominasi negara. Kegagalan model Teknologi dan komunikasi pada rezim Orde Baru tersebut,telah mendorong munculnya model teknologi dan komunikasi yang bersifat partisipasi grassroots dalam proses komunikasi. Model komunikasi yang telah diterapkan pada masa rezim Orde Baru meliputi:

-   Seperti media massa yang di rancang secara baku dan bersifat dari atas ke bawah(top down).

- Serta menempatkan masyarakat sebagai obyek dan bersifat pasif. Sehingga berdampak/menimbulkan masalah-masalah. Masalah-masalah yang dimaksud,  sifatnya yang top down/elitis/vertikal/searah dan telah menciptakan juranginformasi antara elit dan masyarakat kebanyakan. Elit yang jumlahnya sedikit menjadi kaya media(informasi) karena memiliki akses yang besar terhadap media,serta mampu membaca dan membeli.Sementara,Masyarakat Kebanyakan tetap miskin media(informasi) karena tidak memiki akses yang cukup. Baik dari sisi ekonomi, teknologi, komunikas serta budaya.